 |
| Bupati Paluta, Andar Amin Harahap tandatangani berita acara rapat paripurna, Senin (9/10/2020). |
PALUTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menyetujui rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2021.
Persetujuan KUA/PPAS APBD Tahun 2021 disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Paluta tentang pengambilan keputusan atas rancangan KUA/PPAS APBD Kabupaten Paluta tahun 2021, Senin (9/11/2020) yang dimulai pukul 15.30 Wib dan selesai pukul 17.00 Wib.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Paluta, Mukhlis Harahap bersama Wakil DPRD Paluta, Basri Harahap dan Abdul Gafur Simanjuntak. Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Bupati Paluta, Andar Amin Harahap, Sekda Kabupaten Paluta, Burhan Harahap, Kajari Paluta, seluruh pimpinan OPD, TNI/Polri, Camat se-kabupaten Paluta beserta undangan lainnya.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Paluta, Amas Muda Siregar menyebutkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Paluta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemkab Paluta telah beberapa kali melaksanakan pembahasan.
Rancangan KUA/PPAS APBD Tahun anggaran 2021, dibahas dengan tujuan memberikan saran dan pendapat serta masukan kepada Bupati Paluta dalam rangka mendapatkan pedoman prioritas dan plafon anggaran tahun 2021 yang akan digunakan dalam penyusunan RKA bagi seluruh OPD sesuai dengan urusan dan tupoksi masing-masing.
Kemudian, sasaran prioritas belanja daerah tahun anggaran 2021 sesuai dengan tema pembangunan "Padang Lawas Utara Berdaya Saing", dengan tema tersebut maka untuk menjaga kesinambungan RKPD dengan RPJMD tahun 2019-2023 dengan prioritas daerah kabupaten Paluta adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas daya saing SDM,
2. Peningkatan keterampilan tenaga kerja,
3. Pengembangan produktivitas produk unggulan daerah,
4. Penanggulangan kemiskinan
Juga fokus terhadap pembangunan kabupaten Paluta yang terarah pada :
1. Pemerataan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan,
2. Peningkatan kualitas manajemen pendidikan,
3. Peningkatan peluang dan kesempatan kerja terdidik dan terampil,
4. Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja,
5. Pengembangan pengelolaan daerah destinasi wisata,
6. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM,
7. Rehabilitasi dampak pandemi Covid-19.
Lanjutnya, kebijakan belanja daerah berdasarkan perangkat daerah ditahun 2021 ini diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi target-target kinerja yang ditetapkan.
“Setelah melalui pembahasan terhadap Rancangan KUA/PPAS APBD tahun anggaran 2021, maka dengan ini badan anggaran dewan menyatakan dapat menyetujui untuk ditetapkan menjadi KUA/PPAS APBD tahun anggaran 2021, untuk dijadikan pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran 2021,” jelasnya.
Selanjutnya, kegiatan dirangkai dengan penandatanganan berita acara dan MoU atas persetujuan rancangan KUA/PPAS APBD tahun 2021 antara Pemkab Paluta yang diwakili Bupati Paluta, Andar Amin Harahap dan ketua DPRD Paluta Mukhlis Harahap.(Ar/red)
