 |
| Foto : Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Aula Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Rabu (22/12). |
TAPANULI SELATAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Mandailing Natal yang dipusatkan di aula Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, Rabu (22/12/2021).
Hadir dalam rapat tersebut, jajaran Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Ketua DPRD, Kapolres, Kajari, Kakantah, Sekretaris Daerah dan Inspektur dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Sekretaris Daerah dan Inspektur dari masing-masing Kabupaten/Kota yang di undang.
Bupati Tapanuli Selatan Dolly Pasaribu dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kunjungan KPK ke Tapanuli Selatan yang diwakili oleh Direktur Wilayah I Koordinasi dan Suvervisi KPK Brigjen Didik Agung Widjanarko, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK Wilayah I Maruli Tua, dan jajaran yang hadir.
"Saya sebagai panitia mewakili jajaran Bupati dan Walikota mengucapkan selamat datang di Tapanuli Selatan, saya berharap melalui kegiatan ini nantinya bapak ibu dari KPK dapat memberikan pencerahan dan pemahaman kepada kami terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujarnya.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang diwakili oleh Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Afifi Lubis dalam sambutannya mengajak jajaran Kepala Daerah untuk bekerja lebih keras dalam membangun komitmen pemberantasan korupsi yang terintegrasi.
"Kita harus lebih keras lagi dalam upaya membangun sebuah komitmen pemberantasan korupsi secara terintegrasi mengingat apa yang disampaikan KPK melalui program pencegahan korupsi ataupun melalui MCP (Monitoring Centre for Prevention) yang saat ini menjadi standar kita dalam melakukan pencegahan korupsi," ungkapnya.
Ia menambahkan, ada tiga daerah di Sumatera Utara yang memperoleh MCP kategori terbaik di Sumatera Utara (Pemerintah kabupaten Batu Bara, Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Tebing Tinggi) dan mengharapkan keberhasilan daerah tersebut dapat menjadi motivasi untuk Kepala Daerah yang lain dalam mencapai target MCP.
Dalam rapar tersebut, KPK memaparkan terkait pemberantasan korupsi terintegrasi dan data capaian MCP tahun 2019-2021, penilaian kinerja PTSP dan dampak pencegahan korupsi di masing-masing kabupaten/kota yang di undang oleh KPK dalam rapat koordinasi tersebut.
