 |
| Foto: Bupati Paluta Andar Amin Harahap saat menerima rekomendasi DPRD Paluta tentang LKPJ Kepala Daerah Tahun anggaran 2021 pada sidang paripurna DPRD Paluta, Senin (18/04/2022). |
PADANG LAWAS UTARA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi tentang hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungan Jawaban (LKPJ) Bupati Paluta Tahun anggaran 2021, Senin (18/04/2022).
Dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Paluta dipimpin oleh Ketua DPRD Paluta Mukhlis Harahap dan dihadiri Bupati Paluta Andar Amin Harahap, Sekdakab Paluta Burhan Harahap, Kajari Paluta Hartam Ediyanto, Forkompida, pimpinan SKPD Paluta, camat se-Paluta, Kapolsek Padang Bolak, Danramil 05/PB, OKP serta undangan lainnya.
Dalam sambutan dari ketua panitia khusus (Pansus) Amas Muda Siregar saat membacakan rekomendasi laporan pembahasan LKPJ Bupati Paluta tahun 2021 menyampaikan beberapa kritik dan saran untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.
Beberapa diantaranya terkait urusan wajib (pelayanan dasar) yakni DPRD meminta Dinas Pendidikan Paluta agar meningkatkan infrastruktur pendidikan terutama di daerah yang jauh dari pusat perkotaan (perbatasan), peningkatan pengelolaan pendidikan non formal paket A, B dan C serta pemerataan penempatan guru PNS atau guru PPPK.
Kemudian, RSUD Gunungtua juga diharapkan mampu menjadi rujukan serta mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tidak ada lagi pelayanan yang abai, dokter spesialis tidak ada serta peralatan yang tidak berfungsi. Kemudian air bersih yang selalu menjadi permasalahan sehari-hari agar dicarikan segera mungkin solusinya agar para pasien dan pengunjung RSUD dapat mempergunakannya.
Selain itu, Pemkab Paluta diharapkan agar meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Gunungtua baik ASN ataupun non ASN agar pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik serta manajemen RSUD agar dijalankan sesuai dengan ketentuan.
Sedangkan untuk urusan wajib (non pelayanan dasar) antara lain DPRD menyampaikan beberapa permasalahan di Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya Data yang belum berkualitas, sistem database belum terpadu, data yang sulit diakses dan tidak terintegrasi, ketidakjelasan unit pengelola data serta keterbatasan sumberdaya manusia pengelola data.
Sementara, untuk penyelenggaraan tugas pembantuan, DPRD meminta harus benar-benar berkoordinasi dengan kementerian pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk mensinkronkan isu strategis atau kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah pusat atau provinsi dengan kebijakan daerah dalam penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian serta terlaksananya monitoring dan evaluasi lingkup alat dan mesin pertanian, tersusunnya penyusunan e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi, terlaksananya verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi yang sudah terealisasi.
“Dinas pertanian juga diminta untuk memaksimalkan fungsi stasiun hujan di beberapa kecamatan dan menambah petugas pengamat hama dan penyakit,” ujar Amas.
Sementara itu, Bupati Paluta Andar Amin Harahap dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Paluta yang telah membentuk pansus untuk membahas LKPJ Tahun 2021 dan menghasilkan keputusan berupa rekomendasi atas LKPJ yang telah disampaikan.
Lanjutnya, rekomendasi yang disampaikan DPRD Paluta berupa catatan strategis berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan selama tahun anggaran 2021 akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Paluta untuk penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya.
Kedepannya Pemkab Paluta mengharapkan adanya kerjasama yang semakin baik antara pemerintah daerah dan DPRD yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan ditambah partisipasi aktif dan daya kritis masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dari DPRD Paluta dalam melakukan pembahasan sehingga sampai pada sidang paripurna penyampaian rekomendasi ini,” tutupnya.(Ar)
